Page 202 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 202
Rekomendasi Rekomendasi
8.3.6. Alternatif Solusi Pembiayaan P4GN di • Pasal 5 (4). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
Daerah ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan
Tugas Pembantuan
• Pasal 23-24: Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Walaupun banyak aparatur/perangkat pemerintah di daerah yang cenderung acuh diatur dengan peraturan pemerintah.
tak acuh terhadap pelaksanaan program P4GN, namun mereka yang bersemangat juga
tidak kalah banyak jumlahnya. Di antara yang terakhir ini, sayangnya semangat ini belum • Pasal 24 (1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama
banyak diterjemahkan ke dalam program dan tindakan nyata dan berdampak hasil. Pada Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
bagian sebelumnya, kami sudah tunjukkan bahwa hambatannya ada pada pengalokasian tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
anggaran dari APBD/Des. Pasalnya, di lingkungan pemerintahan daerah, harus diakui diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.”
dan dipahami, P4GN hanyalah “kegiatan minor” dibandingkan dengan prioritas-prioritas Jalur kedua yang dapat dipakai adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah
daerah yang lainnya seperti pembangunan infrastruktur, program kesehatan/gizi, dll. dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
Sehingga perlu jalan keluar kreatif untuk membantu daerah untuk sedikit mendapatkan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan
kelegaan ruang fiskal untuk bisa menghembuskan nafas P4GN di daerah.
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah:
Selain strategi pembayaran eksternal lewat obligasi narkotika yang sudah dibahas • “Pasal 91.4.b. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
sebelumnya, strategi lainnya yang bisa digunakan di sini adalah dengan memanfaatkan dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas
peluang yang sudah ada di aturan soal pemerintahan daerah. Dua jalur dapat diusulkan di dan wewenang: memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan
sini untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan P4GN di mana BNN menjadi leading sector. DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya
Pertama adalah Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP). Berdasarkan
UU 35/2009 tentang Narkotika, BNN adalah lembaga vertikal. Dalam tradisi teknokrasi • Pasal 292 (1). DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber dari
fiskal, lembaga vertikal dapat mengembangkan Dana Dekon/TP. UU 23/2014 tentang APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Pemerintah Daerah mendefinisikan Dekon/TP sbb: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (2) Kebijakan DAK dibahas
dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana
• “Pasal 1 (10). Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga kerja Pemerintah Pusat.”
pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak
diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka
Dekonsentrasi.
• Pasal 1 (9). Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan
bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
• Pasal 1 (11). Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi.
188 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 189
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
