Page 204 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Rekomendasi Rekomendasi

yang diperlukan adalah menemukan diksi P4GN sebagai ‘urusan pemerintahan.’ Sampai

sejauh ini diksi P4GN baru tercantum dalam isu rehabilitasi sosial sebagai Urusan Pusat,
bukan daerah.

• “Urusan Pusat. Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA,
orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome.

• Urusan Provinsi. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban
penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired
Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.

• Urusan Kabupaten/Kota. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban

penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired
Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan
rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.”

Dengan kata lain, ruang yang lebih besar dibutuhkan untuk mengintepretasi dan
mengembangkan ‘pembagian urusan pemerintahan’, sehingga Dana Dekonsentrasi
dan Dana Tugas Pembantuan serta Dana Alokasi Khusus bisa diletakkan dalam ruang ini.

Deputi Huker BNN bisa mulai mengeksplorasi soal dua jalur kemungkinan pembiayaan
ini, dan dalam jangka menengah, mengawal inklusinya ke dalam revisi UU Narkotika

mendatang agar penggunaan Dana Dekon/TP dan DAK untuk P4GN ini bisa memiliki
landasan yang lebih firm.

8.3.7. Pengetatan Peraturan Perlintasan Batas

Persoalan besar soal perlintasan batas negara, khususnya sebagaimana yang kerap
dikeluhkan oleh para informan petugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di seluruh
daerah yang kami kunjungi (Aruk, Entikong, Nanga Badau, Nunuka, Motaain, Motamassin,

Wini, Skouw dan Sota) adalah relatif mudahnya pelintas dalam keluar masuk perbatasan.
Skema 9. Alur implementasi Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Terutama saat sang pelintas memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Dengan KILB,
Daerah 249
petugas tidak perlu memeriksa barang-barang bawaan sang pelintas. Itulah mengapa

kami melihat bahwa BNN Perlu untuk mengusulkan peninanjauan ulang terkait KILB
Jadi, apabila memperhatikan dengan seksama landasan-landasan hukum di atas
soal penggunaan jalur Dana Dekon/TP dan DAK, maka kata kuncinya terletak pada ini yang ditengarai banyak dimanfaatkan untuk menyelundupkan narkotika, khususnya

‘urusan pemerintahan’. Sehingga, dalam konteks pembiayaan alternatif untuk P4GN, di pos-pos perbatasan darat. Deputi Huker perlu melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan Kemenkeu yang mengeluarkan kartu ini, dan juga dengan Kemendagri/BNPP
(Badan Nasional Pengelola Perbatasan) sebagai otoritas perbatasan.

249 Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasar- Persoalan lainnya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas teknologi dan SDM.
kan UU No. 23/2014 ttg Pemda (Slide), n.d.

190 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 191
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika