Page 209 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Rekomendasi Rekomendasi

setara (equal), dalam artian memiliki derajat keterbukaan dan transparansi yang sama dan belum kewenangannya), telah berdampak pada TAT sebagai wadah perlombaan

dengan yang gencar disambut media dalam setiap agenda komersialisasi pemberantasan performativitas antar APH belaka. Meski tidak berkaitan langsung, namun sejumlah
(semisal tayangan di televisi: program “86” – NET TV, program “Patroli’ – Indosiar, program pernyataan dari Komisi III DPR beberapa waktu silam, yang salah satunya oleh Masinton
“Jatanras” – TV ONE, program “Custom” – NET TV, dan seterusnya). Pasaribu, mengusulkan agar BNN dibubarkan dan kewenangan penindakan narkotika/

narkoba sepenuhnya dikembalikan kepada institusi Polri, bisa jadi merupakan kulminasi
dari memusatnya segala permasalahan narkotika: cenderung lemahnya posisi tawar dari
8.3.9. Menyatukan Persepsi soal Fungsi TAT Kepala BNN kepada pimpinan instansi/institusi pemerintah yang lain. Akibat dari ini justru

sebagai Pencegahan memecah proses pertanggungjawaban dan pelaporan hasil aktivitas TAT oleh para APH
kepada pimpinan instansinya masing-masing.

Sehingga apa yang dikhawatirkan sebagai friksi pun terjadi, para jenderal dan pejabat
Strategi pencegahan merupakan hal yang sulit untuk ‘memuaskan’ khalayak/ tinggi di semua instansi yang dilibatkan secara kolaboratif cenderung menuntaskan

masyarakat dibandingkan dengan efek pemberantasan yang bisa langsung terlihat persoalan peredaran gelap narkotika/narkoba melalui caranya masing-masing. Ini semua
hasilnya (efek langsung pemberantasan: penangkapan, penembakan, pengungkapan, akhirnya berdampak kepada seringkalinya rekomendasi TAT menyeret para penyalahguna

pengejaran, dan seterusnya). Komitmen untuk mengarus-utamakan pencegahan murni/pecandu narkotika ke ranah tuntutan pidana yang berujung penjara dan denda.
terhadap peredaran gelap narkotika haruslah dibuktikan oleh seluruh APH dalam berani Sebagian lagi bahkan secara otomatis menjadi terpidana tanpa melalui asesmen dan
untuk ‘mengambil risiko’ menetapkan standar dan kualifikasi terhadap penyalahguna rekomendasi, sehingga asesmen TAT sebagai suatu ‘alat’ dan ‘mekanisme’ untuk bisa

murni/ pecandu narkotika. Mekanisme TAT, yang berisikan tim asesmen medis dan tim menentukan kadar dan tingkat kecanduan para pelaku penyalahguna/pecandu narkotika
asesmen hukum, haruslah diarahkan dan menguat ke arah sana. Pasalnya, sejumlah agar bisa pulih melalui rehabilitasi jelas masih sebagai suatu masalah yang harus
pasal di dalam UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 111, dan Pasal 112 dibereskan. Contoh sejumlah penyalahguna/pecandu yang tidak menerima asesmen
250
(dilanjutkan dengan rencana revisi UU Narkotika yang hingga saat ini belum ada finalnya), dan justru langsung diarahkan kepada ‘pemidanaan’ adalah sebagai berikut: 251
kerap dijadikan sebagai basis upaya pemidanaan terhadap para penyalahguna/pecandu
narkotika dibanding mempertimbangkan Pasal 127 secara matang—yang semestinya

mendapatkan langkah-langkah rehabilitasi melalui rekomendasi asesmen medis.
NO KASUS KRONOLOGI KASUS
Ketidakselarasan penyidik jaksa dan hakim dalam menangani perkara narkotika
justru menjadikan lingkup pencegahan yang semula dimaksudkan guna memperkuat 1. Kasus di daerah Bandung Jawa Terdakwa M SIDIK PERMANA Bin UJANG KURNIA, pada
sistem dan mekanisme rehabilitasi justru semakin ‘kabur’, dan akhirnya malah terdistorsi Barat di tahun 2016, pelaku hari Senin, tanggal 16 November 2015 sekitar pukul

kepada normalisasi opini yang terlanjur meluas menjadi stigma bahwa semua pemakai/ bernama M.Sidik Permana 22.10 Wib atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam
penyalahguna/pecandu narkotika merupakan bagian tak terpisahkan dari jaringan Bin Ujang kurnia, tertangkap tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa yang

pengedar/bandar, dan oleh karenanya mesti dilakukan pemidanaan kepada kurungan tangan oleh kepolisian di beralamat di Kampung Panyaweuyan Rt 01 /Rw 03
penjara, dan ironisnya publik cenderung menyetujui bentuk heroism yang semacam ini rumahnya di temukan narkoba Desa Ciherang Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
(bahwa penyalahguna/ pecandu narkotika mesti mendapatkan ganjaran atau hukuman jenis ganja Terdakwa M SIDIK atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang

setimpal, karena merusak, memberikan pengaruh buruk, dst).
Kewenangan Kepala BNN yang ‘terkesan samar-samar’ atau bahkan tidak kuat
250 “Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkoba,” Kompas, 24 Juni 2019, https://nasional.kompas.
secara kedudukan dan kewenangan di dalam hirarki Pemerintahan dan secara com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-narkoba?page=all.
251 Kronologi sampel non-asesmen terhadap penyalahgun/pecandu berikut diambil dari hasil putusan Pengadilan Negeri Kelas IA
Perundang-undangan (baru fasilitasnya yang diangkat setingkat menteri oleh Presiden, Bandung, dan putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kuningan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde) dalam kasus pen-
yalahgunaan narkotika/narkoba. Lebih lanjut silahkan masuk ke website Direktori Putusan MA dan masukkan keterangan kasus, tahun kasus,
nama pelaku, atau kronologi di atas melalui mesin pencari yang disediakan.

194 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 195
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika