Page 208 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 208

Rekomendasi                                                                                                                                                                                                    Rekomendasi




          setara (equal), dalam artian memiliki derajat keterbukaan dan transparansi yang sama                                     dan  belum  kewenangannya),  telah  berdampak  pada  TAT  sebagai  wadah  perlombaan

          dengan yang gencar disambut media dalam setiap agenda komersialisasi pemberantasan                                       performativitas  antar  APH  belaka.  Meski  tidak  berkaitan  langsung,  namun  sejumlah
          (semisal tayangan di televisi: program “86” – NET TV, program “Patroli’ – Indosiar, program                              pernyataan dari Komisi III DPR beberapa waktu silam, yang salah satunya oleh Masinton
          “Jatanras” – TV ONE, program “Custom” – NET TV, dan seterusnya).                                                         Pasaribu, mengusulkan agar BNN dibubarkan dan kewenangan penindakan narkotika/

                                                                                                                                   narkoba sepenuhnya dikembalikan kepada institusi Polri, bisa jadi merupakan kulminasi
                                                                                                                                   dari memusatnya segala permasalahan narkotika: cenderung lemahnya posisi tawar dari
          8.3.9. Menyatukan Persepsi soal Fungsi TAT                                                                               Kepala BNN kepada pimpinan instansi/institusi pemerintah yang lain. Akibat dari ini justru


                       sebagai Pencegahan                                                                                          memecah proses pertanggungjawaban dan pelaporan hasil aktivitas TAT oleh para APH
                                                                                                                                   kepada pimpinan instansinya masing-masing.

                                                                                                                                         Sehingga apa yang dikhawatirkan sebagai friksi pun terjadi, para jenderal dan pejabat
               Strategi  pencegahan  merupakan  hal  yang  sulit  untuk  ‘memuaskan’  khalayak/                                    tinggi  di  semua instansi yang  dilibatkan  secara kolaboratif cenderung  menuntaskan

          masyarakat dibandingkan  dengan  efek  pemberantasan yang  bisa langsung  terlihat                                       persoalan peredaran gelap narkotika/narkoba melalui caranya masing-masing. Ini semua
          hasilnya  (efek  langsung  pemberantasan:  penangkapan,  penembakan,  pengungkapan,                                      akhirnya berdampak kepada seringkalinya rekomendasi TAT menyeret para penyalahguna

          pengejaran,  dan  seterusnya).  Komitmen  untuk  mengarus-utamakan  pencegahan                                           murni/pecandu narkotika ke ranah tuntutan pidana yang berujung penjara dan denda.
          terhadap peredaran gelap narkotika haruslah dibuktikan oleh seluruh APH dalam berani                                     Sebagian  lagi bahkan  secara otomatis menjadi terpidana tanpa melalui asesmen dan
          untuk  ‘mengambil  risiko’  menetapkan  standar  dan  kualifikasi  terhadap  penyalahguna                                rekomendasi,  sehingga  asesmen  TAT  sebagai  suatu  ‘alat’  dan  ‘mekanisme’  untuk  bisa

          murni/ pecandu narkotika. Mekanisme TAT, yang berisikan tim asesmen medis dan tim                                        menentukan kadar dan tingkat kecanduan para pelaku penyalahguna/pecandu narkotika
          asesmen hukum,  haruslah diarahkan dan menguat ke arah sana. Pasalnya, sejumlah                                          agar  bisa pulih  melalui rehabilitasi jelas masih sebagai suatu masalah  yang harus
          pasal  di  dalam  UU  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yakni  Pasal  111,  dan  Pasal  112                          dibereskan.  Contoh sejumlah penyalahguna/pecandu yang tidak menerima asesmen
                                                                                                                                                250
          (dilanjutkan dengan rencana revisi UU Narkotika yang hingga saat ini belum ada finalnya),                                dan justru langsung diarahkan kepada ‘pemidanaan’ adalah sebagai berikut:            251
          kerap dijadikan sebagai basis upaya pemidanaan terhadap para penyalahguna/pecandu
          narkotika  dibanding  mempertimbangkan  Pasal  127  secara  matang—yang  semestinya

          mendapatkan langkah-langkah rehabilitasi melalui rekomendasi asesmen medis.
                                                                                                                                      NO                  KASUS                               KRONOLOGI KASUS
               Ketidakselarasan  penyidik  jaksa  dan  hakim  dalam menangani  perkara narkotika
          justru menjadikan lingkup  pencegahan  yang semula dimaksudkan  guna memperkuat                                               1.    Kasus di daerah Bandung Jawa  Terdakwa M SIDIK PERMANA Bin UJANG KURNIA, pada
          sistem dan mekanisme rehabilitasi justru semakin ‘kabur’, dan akhirnya malah terdistorsi                                            Barat  di  tahun  2016,  pelaku  hari Senin, tanggal 16 November 2015 sekitar pukul

          kepada normalisasi opini yang terlanjur meluas menjadi stigma bahwa semua pemakai/                                                  bernama  M.Sidik  Permana  22.10 Wib atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam
          penyalahguna/pecandu  narkotika  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  jaringan                                                Bin  Ujang  kurnia,  tertangkap  tahun  2015,  bertempat  di  rumah  Terdakwa  yang

          pengedar/bandar, dan oleh karenanya mesti dilakukan pemidanaan kepada kurungan                                                      tangan  oleh kepolisian  di  beralamat  di  Kampung  Panyaweuyan  Rt  01  /Rw  03
          penjara, dan ironisnya publik cenderung menyetujui bentuk heroism yang semacam ini                                                  rumahnya di temukan narkoba  Desa Ciherang Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
          (bahwa penyalahguna/ pecandu narkotika mesti mendapatkan ganjaran atau hukuman                                                      jenis ganja Terdakwa M SIDIK     atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang

          setimpal, karena merusak, memberikan pengaruh buruk, dst).
               Kewenangan  Kepala  BNN  yang  ‘terkesan  samar-samar’  atau  bahkan  tidak  kuat
                                                                                                                                      250   “Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkoba,” Kompas, 24 Juni 2019, https://nasional.kompas.
          secara kedudukan  dan  kewenangan  di  dalam hirarki Pemerintahan dan  secara                                            com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-narkoba?page=all.
                                                                                                                                      251   Kronologi sampel non-asesmen terhadap penyalahgun/pecandu berikut diambil dari hasil putusan Pengadilan Negeri Kelas IA
          Perundang-undangan (baru fasilitasnya yang diangkat setingkat menteri oleh Presiden,                                     Bandung, dan putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kuningan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde) dalam kasus pen-
                                                                                                                                   yalahgunaan narkotika/narkoba. Lebih lanjut silahkan masuk ke website Direktori Putusan MA dan masukkan keterangan kasus, tahun kasus,
                                                                                                                                   nama pelaku, atau kronologi di atas melalui mesin pencari yang disediakan.


            194     Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)                                                                               Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)   195
                                                                                                                                                                                  Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
                    Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213