Page 28 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 28

Ringkasan Eksekutif                                                                                                       Ringkasan Eksekutif



         kualitas demi capaian hasil. Demikian pula BNN juga bisa untuk tidak lagi dipusingkan dengan                              6.)   Soal pembiayaan P4GN di daerah yang seringkali terkendala, selain karena defisit good

         oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan rendahnya komitmen K/L/D, karena dengan                                                 will kepala daerah maupun karena keterbatasan APBD. Penelitian ini merekomendasikan
         strategi ini, seluruh program ketahanan dan pertahanan aktif P4GN diawasi dan dikawal                                           BNN untuk mengeksplorasi kemungkinan untuk memanfaatkan Dana Dekonsentrasi/
         secara berlapis: pertama-tama secara politik (oleh DPR), secara sosial (LSM, Media), secara                                     Tugas  Pembantuan  dan  Dana  Alokasi  Khusus  sebagaimana  diatur  di  UU  23/2014

         akademis  (Universitas  dan  komunitas  epistemik  kawasan),  secara  internasional  (negara-                                   tentang Pemerintah Daerah sebagai jalur legal untuk pembiayaan P4GN di daerah.
         negara tetangga di kawasan), dan oleh pasar (investor dan budget tagging dari narcotics bond).                                  Dalam  pandangan  teknokrasi  finansial,  BNN  sebagai  lembaga  vertikal  (berdasarkan
                                                                                                                                         UU  Narkotika)  dapat  mengembangkan  kedua  bentuk  dana  ini  sebagai  upaya  untuk

         Rekomendasi Praktis                                                                                                             menyukseskan program P4GN di daerah.

                                                                                                                                   7.)   Ketujuh, terkait perbatasan. BNN Perlu untuk mengusulkan peninjauan ulang terkait

               Selain rekomendasi strategis yang bisa dibilang untuk jangka menengah dan panjang,                                        Kartu Identitas  Lintas Batas (KILB)  yang  ditengarai  banyak dimanfaatkan  untuk
         penelitian ini juga merekomendasikan beberapa poin yang sifatnya lebih praktis, dan bisa                                        menyelundupkan  narkotika,  khususnya  di  pos-pos  perbatasan  darat.  Pemasangan
         segera dilakukan oleh BNN.                                                                                                      kamera surveillance di titik-titik pos perbatasan yang terhubung ke situation room BNN
                                                                                                                                         juga bisa dipertimbangkan.
         1.)   Rebranding  persona  media  BNN  ke  arah  yang  lebih  pencegahan,  khususnya  dengan
               secara  gencar  mengampanyekan  ide  ketahanan  dan  pertahanan  aktif  atau  SPACE                                 8.)   Untuk  mencegah  kejadian-kejadian  yang  semakin  mengonfirmasi  teori  “school  of

               (Strategi Pertahanan Aktif untuk Cegah-Edar) ini.                                                                         crime,” BNN perlu mengusulkan dan mengawal kebijakan pemasyarakatan di Ditjen Pas
                                                                                                                                         Kemenkumham untuk memasukkan tahanan dan napi yang diduga dan didakwa sebagai
         2.)   Kedua, unit kerja yang menangani program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
               perlu  untuk  mulai  mengevaluasi  bias-bias  “orang  sehat”  dan  “warga  baik-baik”  yang                               pengedar dan/atau bagian dari kartel ke penjara dengan keamanan maksimal (maximum
               menjadikan kontennya cenderung normatif. Untuk itu, unit-unit ini perlu untuk merancang                                   security prison) yang terpisah dari napi lainnya.

               programnya seturut dengan perspektif human-centred (model adiksi neurodevelopmental-                                9.)   Terkait  Tim  Asesmen  Terpadu  (TAT)  yang  seringkali  menimbulkan  kontroversi  akibat
               learning), berikut metrik-metrik terukurnya yang bisa dimonitor secara real-time.                                         masih banyaknya pendekatan yang pidana-sentris ketimbang rehab-sentris. BNN perlu
                                                                                                                                         mulai mempertimbangkan untuk mengeksplisitkan spirit pencegahan dan rehabilitasi-
         3.)   Ketiga, BNN perlu mulai menganggarkan dan membangun infrastruktur Big Data, dan
               menyosialisasikan kepada K/L/D lain untuk ikut mengisi basis data tersebut seturut                                        sebagai-pencegahan yang terkandung dalam UU Narkotika dan SEMA 4/2020. Hal ini

               luaran dan capaian kerja masing-masing sebagaimana diatur di Inpres 2/2020 tentang                                        diharapkan dapat mengurangi ambiguitas yang seringkali menjadi sumber kontroversi di
               RAN P4GN.                                                                                                                 kalangan penegak hukum dalam menentukan luaran asesmen.
                                                                                                                                   10.)  Dalam upaya menuju revisi Undang-Undang Narkotika, penelitian ini merekomendasikan
         4.)   BNN  perlu  berinvestasi  pada  pengembangan  konten-konten  e-learning  (dan  bukan
               sekedar video YouTube) untuk memberikan pemahaman terkini soal narkotika secara                                           untuk  mengawal beberapa  isu, termasuk  mindset  internasional dan strategis dari
               lebih sistematis. Konten tersebut bisa dibedakan seturut audiensnya: petugas/aparatur,                                    perumusan,  orientasi  pencegahan,  standarisasi  rehabilitasi,  pendefinisian  yang  tegas

               masyarakat, atau pelajar/mahasiswa. BNN juga bisa melibatkan universitas untuk                                            untuk penyalahguna/pengedar/ penyelundup/bandar, koordinasi pusat-daerah, pelibatan
               membangun platform Learning Management System (LMS) untuk e-learning ini.                                                 dunia keilmuan lintas-disiplin (psikologis, sosial, dan medis), hubungan intra- dan antar-
                                                                                                                                         K/L/D, strategi pembiayaan di daerah, dan imperatif program berbasis capaian hasil yang
         5.)   Menyambung nomor empat, BNN direkomendasikan untuk segera menyusun panduan                                                terukur. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk memasukkan istilah ‘ketahanan
               praktis, bahkan pendampingan-pendampingan teknis kepada instansi dan aparatur di                                          dan pertahanan aktif’ ke dalam UU yang baru agar mindset dan program-program yang

               daerah  untuk  merumuskan  program,  anggaran,  dan  pelaksanaan  program-program                                         diusungnya bisa bertahan lama dan relatif konsisten seiring dinamika kelembagaan.
               P4GN di wilayahnya. Upaya ini bisa dilakukan bersamaan secara luring, dan dengan
               panduan konten e-learning yang bisa diakses setiap saat dan dari mana pun.






            14      Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)                                                                               Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)   15
                                                                                                                                                                                  Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
                    Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33