Page 22 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

22

Sebelum menjadi bagian negara kolonial Hindia

Belanda, Madiun merupakan wilayah kesultanan

Yogyakarta yang disebut sebagai wilayah luaran atau

mancanegara. Pasca berakhirnya perang Jawa tahun

(1825-1830), Belanda mengambil alih wilayah luaran

atau Mancanegara tersebut termasuk Madiun.

Berdasarkan Algemeene Verslag Madiun tahun 1832 bendel

VIII, wilayah Madiun mulai diatur oleh pemerintah Belanda

pada awal tahun 1832. Adapun orang orang Belanda mulai

datang dan menetap di wilayah ini pada tahun 1860. Sebagian

dari mereka bekerja sebagai sebagai ambtenar karesidenan dan

controleur perkebunan rakyat. Pada awal kedatangannya,

orang-orang Belanda tersebut bertempat tinggal di Desa

Kartoharjo bagian utara dan bagian selatan (Hadiatmodjo,

1980:205).

Pada masa pemerintahan Belanda, setiap

karesidenan dipimpin oleh residen. Proses

pemilihan residen sendiri ditunjuk secara

langsung oleh Pemerintah Belanda. Kedudukan

seorang residen lebih tinggi dari asisten residen

dan bupati. Residen memiliki tugas utama untuk

mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan di

setiap kabupaten. Adapun tata pemerintahan di Karesidenan

Madiun yaitu seorang residen berkedudukan di Madiun Kota,

asisten residen berkedudukan di Madiun Kota, tiga orang