Page 27 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 27
27
menjadi salah satu faktor Pemerintah Belanda memilih
Karesidenan Madiun sebagai tempat menanam komoditas
ekspor. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal,
pemerintah Belanda memanfaatkan organisasi desa seperti
bupati. Bahkan Pemerintah Belanda menjanjikan tanah
kepada para bupati dan pemimpin lokal lainnya. Tak hanya
itu, untuk membantu jalannya politik ekonomi tersebut,
Pemerintah Belanda menjanjikan uang bulanan, tanah milik,
dan kedudukan yang dapat diwariskan .
Adapun penanaman komoditas kopi di wilayah
keresidenan Madiun mulai berlaku sejak turunnya resolusi 10
Desember 1832 No. 10. Dalam resolusi tersebut disebutkan
bahwa setiap keluarga atau rumah tangga petani dalam kurun
waktu 3 tahun wajib menanam dan memelihara 600 pohon
kopi. Bayaran yang diterima oleh petani kopi tersebut,
tergantung pada harga kopi di pasaran. Keuntungan besar
yang diperoleh Belanda dari penanaman kopi tersebut,
menjadikan kopi sebagai komoditas utama di Keresidenan
Madiun. Berikut adalah laporan penanaman kopi di
keresidenan Madiun pada tahun 1834-1880 (Marana,
2017:121).
