Page 23 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 23
23
asisten residen berkedudukan di Madiun, Ngawi, dan
Ponorogo, sekretaris berkedudukan di kantor karesidenan,
dan bupati berkedudukan di daerah kabupaten (Wulan,
2020:7).
Adapun untuk memperkuat administrasi Hindia
Belanda di Madiun dan mendukung pelaksanaan
kebijakan politik ekonomi Belanda, pemerintah
Belanda melakukan reorganisasi wilayah dan birokrasi
pemerintahan di wilayah Madiun. Proses awal
reorganisasi tersebut dimulai pada tahun 1832 dengan
pengangkatan L.de Launy sebagai residen pertama Madiun,
bersama tiga asisten residen dan dua orang controleur.
Selanjutnya, diikuti reorganisasi wilayah sebagai upaya
menata kembali pembagian kawasan administrasi di Madiun.
Pemerintah Belanda mengurangi jumlah kabupaten
melalui beberapa resolusi yang telah dikeluarkan. Resolusi
pertama diresmikan pada 31 Agustus 1830 dengan
penghapusan 3 kabupaten dari 17 kabupaten. Resolusi kedua
pada 6 Juni 1832 No. 1 dengan memisahkan Pacitan dari
wilayah keresidenan Madiun. Resolusi ketiga pada 22 Maret
1833 No. 1 dengan menghapus 6 kabupaten. Resolusi yang
terakhir berupa resolusi yang dikeluarkan oleh residen E.
Francis pada 7 Januari 1839 No. 3 dengan membagi
keresidenan Madiun menjadi empat Afdeling yang berpusat di
