Page 26 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

26

B. Pelaksanaan Cultuurstelsel di Karesidenan Madiun

Pelaksanaan Cultuurstelsel dinilai efektif dalam

mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Meskipun

pada saat pelaksanaan Cultuurstelsel, Belanda tidak berkuasa

secara langsung. Pemerintah Belanda menjalankan kekuasaan

melalui bupati serta memanfaatkan jaringan aparat dan

makelar kekuasaan tidak resmi seperti kepala desa, jago,

palang, weri, dan sebagainya. Bupati merupakan kepala

daerah tingkat kabupaten, serta menjadi manajer puncak

produksi perkebunan bersama residen. Dalam menjalankan

fungsinya, para bupati dibantu oleh priyayi. Adapun sejumlah

priyayi yang memiliki wewenang birokrat di antaranya patih,

kliwon, mentri, jaksa dan lainnya. Sedangkan sejumlah priyayi

yang memiliki wewenang teritorial di antaranya wedana dan

asisten wedana (camat). Selama pelaksanaan Cultuurstelsel

tersebut, priyayi juga bekerjasama dengan pegawai sipil

Belanda yaitu Binnenlandsch Bostuur (BB) (Ham, 2018:104).

Pelaksanaan Cultuurstelsel ini sebagian besar dilakukan di

daerah Jawa dan beberapa daerah lain di luar Jawa. Wilayah

Jawa dilakukan pada daerah Gubernemen yang meliputi 18

wilayah karesidenan, yaitu Banten, Priangan, Krawang,

Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang,

Surabaya, Pasuruhan, Besuki, Pacitan, Kedu, Bagelen,

Banyumas, Madiun, dan Kediri (Kartodirdjo, 1991: 57).

Kondisi geografis Karesidenan Madiun yang relatif subur,