Page 357 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Isi Supersemar dengan tajuk “Presiden memerintahkan Letdjen
Soeharto bertindak menjelamatkan Revolusi” (Kompas 1966) seperti
dapat dilihat pada gambar berikut:

5.2. Dualisme Kepemimpinan

Kabinet yang dibentuk oleh Soeharto tanggal 27 Maret 1966
dilantik pada tanggal 30 Maret 1966, walau Presiden Soekarno tidak
setuju. Ketidaksetujuan muncul karena orang-orang yang dianggap
dekat dengan Presiden diganti dengan wajah baru. Namun pada saat
itu Soeharto tetap mengambil tindakan yang dianggap perlu guna
menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi
(Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 416). Salah satu tindakan
untuk memenuhi dan melaksankan tritura, dibentuklah Kabinet Ampera
sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 dengan tugas
pokok memperbaiki kehidupan rakyat serta melaksanakan pemilihan
umum.
Sebelumnya, MPRS yang diketuai oleh Jenderal TNI A.H. Nasution
mengadakan Sidang Umum ke IV pada tanggal 22 Juni 1966, untuk
mendengarkan laporan pertanggungjawaban Presiden yang disebut
Pidato Nawaksara yang berarti sembilan pokok masalah. Dari sembilan
pokok masalah yang disebutkan masalah G30 S tidak disebutkan
sehingga MPRS meminta Presiden untuk melengkapi pidato tersebut.
Catatan Sementara tersebut berisikan, antara lain: (a) bahwa Presiden
masih meragukan keharusannya untuk memberikan pertanggungan-
jawab kepada MPRS sebagaimana ditentukan oleh Keputusan MPRS
No.5/MPRS/1966. (b) Perlengkapan Nawaksara ini bisa mengesankan
seolah-olah dibuat dengan konsultasi Presidium Kabinet Ampera dan
para Panglima Angkatan Bersenjata" (Tempo 1997,
http://tempo.co.id/ang/min/02/05/utama7.htm).

Permintaan tersebut dilengkapi dan disampaikan kepada MPRS
oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1967 dengan nama
Pelengkap Nawaksara (disingkat: Pel Nawaksara). Namun isi Pel
Nawaksara tersebut tidak membuat konflik mereda, bahkan sebaliknya
cenderung mengarah kepada konflik nasional yang baru sehingga pada
tanggal 9 Februari 1997 DPR-GR mengajukan resolusi dan
memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa.

345