Page 361 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

pembangunan yang telah direncanakan pemerintah berjalan kurang
lancar.

Penyusunan agenda Orde Baru dibantu oleh militer, hal ini
nampak pada hasil yang dirumuskan pada Seminar II Angkatan Darat
pada bulan Agustus 1966 seperti yang diungkapkan oleh Notosusanto
(1985, 31) mengenai pengertian, ciri-ciri dan hakekat Orde Baru. Orde
Baru menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistis dan pragmatis,
walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan anti kolonialisme
dan anti imprealisme. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan
yang lebih stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susuna
yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengembangkan kultur
individu. Orde Baru menghendaki kepemimpinan dan pemerintahan
yang kuat dalam masa peralihan dan pembangunan, mengutamakan
konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri, pelaksanaan yang
sungguh-sungguh dan cita-cita demokrasi ekonomi. Orde Baru
merupakan suatu tata kehidupan baru disegala bidang yang
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

5.4. Politik Indonesia Masa Orde Baru

Setelah Soeharto menjadi pejabat presiden pada tahun 1967,
Nasution dipilih menjadi Ketua MPRS, lembaga tertinggi negara di
Indonesia yang terdiri dari anggota DPR, wakil-wakil golongan
fungsional dan daerah, yang berfungsi memilih presiden dan wakilnya,
mengubah undang-undang dasar serta menetapkan Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang harus dilaksanakan presiden. Penetapan
GBHN dianggap menjadi ancaman utama bagi Soeharto sehingga Jusuf
2
Wanandi merasa perlu untuk mengingatkan Soeharto untuk hal ini:
“Masalah ini berkisar sekitar Nasution. Saya merasa Nasution
tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan
presiden. Mungkin Nasution memiliki ambisi juga, tetapi setelah
Soeharto melakukan konsolidasi kekuatannya pada tahun 1967,
kesempatan Nasution untuk bersaing dengan Soeharto semakin
kecil. Sidang Umum MPRS 1968 menjadi medan pertempuran.
Nasution ingin MPRS mengendalikan Soeharto, dengan
memastikan agar pimpinan MPRS bersama Badan Pekerja MPRS
tetap bekerja dan aktif selama masa kerja mereka, dan menuntut
agar presiden melapor kepada MPR setiap tahun. Menurut alur

349