Page 362 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

pemikiran ini, seorang presiden dapat dikendalikan. Kami sebagai
pendukung Soeharto ketika itu menganggap bahwa DPR adalah
lembaga pengawas dan pembuat undang-undang yang bersama
dengan lembaga eksekutif memepersiapkan anggaran belanja
negara. MPRS, menurut kami, hanya berfungsi dan melaksanakan
tugasnya pada sidang umum saja, dan tidak di luar itu. Pimpinan
hanya memimpin sidang, sementara Badan Pekerjalah yang harus
mempersiapkan sejumlah ketetapan yang akan disahkan oleh
MPRS. Tidak lebih, tidak kurang” (Wanandi 2014, 108-109).

Setelah melalui perdebatan panjang di dalam sidang MPRS,
akhirnya pada pukul 03.00 tanggal 8 Maret 1968, Soeharto dilantik
sebagai presiden (Wanandi 2014, 114). Sidang MPRS tahun 1968
dapat dianggap sebagai titik tolak perkembangan politik di era
Soeharto. Untuk pertam kalinya front bersama yang dibentuk tahun
1965 untuk melawan PKI dan Soekarno pecah menjadi dua kubu walau
garis perbedaan di antara kedua kubu itu tidak terlalau jelas karena para
anggotanya selalu berganti keberpihakan yaitu yang mendukung
Presiden Soeharto dan yang menentangnya.

Peristiwa ini juga menjadi awal titik tolak perjuangan politik di
MPRS dan bukan di jalanan maupun melalui gerakan militer. Pertama
kalinya Soeharto mengambil kepemimpinan politik dengan mengambil
kebutusan untuk menolak ususlan Badan Pekerja MPRS berdasarkan
saran kelompoknya. Soeharto melangkah ke MPRS sebagai seoran
neophyte dalam dunia politik, seseorang yang masih baru dan lulus
sebagai politikus penuh dan berhasil mengatasi masalah-masalah politik
yang muncul (Wanandi 2014, 115).

Sesuai dengan amanat MPRS, maka pemilihan umum harus
diselenggarakan dalam tahun 1968 sedang undang-undang yang
mengaturnya belum ada, maka Pejabat Presiden di depan DP-MPRS
pada tanggal 29 Februari 1968 memberikan penjelasan (Poesponegoro
dan Notosusanto 1984, 420). Kemanfaatan dan tujuan pemilihan
umum ialah menciptakan stabilisasi politik untuk melaksanakan wujud
demokrasi yang sehat. Pelaksanaan pemilihan umum paling cepat
dapat diselenggarakan dalam jangka waktu setengah tahun sesudah
diundangkan dengan tujuan untuk menyegarkan DPRGR dan MPRS agar
mendekatkan kedudukannya kepada masyarakat yang diwakilinya serta

350