Page 364 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

5
Menurut William Liddle (1992) dalam (Kasenda 2013, 44-45) ada
tiga pilar utama keabsahan Orde Baru yaitu dwifungsi, Supersemar dan
UUD 1945, seperti yang dijelaskan berikut:
1. Dwifungsi merupakan jaminan bahwa Indonesia akan tetap
menjadi negara Pancasila. Pemimpin ABRI mengklaim sebagai
pembela nasionalisme Indonesia dengan citra lebih dekat dengan
rakyat ketimbang dengan politisi. Sejak kemerdekaan mereka
terpanggil membela kepentingan rakyat dari penyelewengan-
penyelewengan kaum kanan (Islam Politik) dan kaum kiri
(komunisme). Ideologi negara Pancasila sekarang ditafsirkan
dengan pengertian di tengah yang mengandung semua kekuatan
dan tanpa kelemahan kiri maupun kanan.
2. Supersemar adalah dokumen tahun 1966 yang ditandatangani
Presiden Soekarno yang memeberikan wewenang kepada Jenderal
Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan
menjaga ketertiban dan mengamnkan Revolusi. Dengan demikian,
dokumen ini menghubungkan Soeharto dengan keabsahan
revolusioner Soekarno sebagai pendiri Republik, membuatnya lebih
dari sekedar seorang jenderal yang berada di tempat yang tepat
dan pada saat yang tepat serta menempatkan dirinya di atas semua
jenderal yang juga merupakan ahli waris dwifungsi.
3. UUD 1945 dengan mengkhususkan lagi status konsitusional MPR
sebagai wujud kedaulatan rakyat dimana pada tahun 1966,
Soeharto mempunyai MPRS, yang mendukung ke arah jalannya
menjadi presiden penuh. Soeharto menciptakan landasan
konstusional kekuasaan yang telah digenggam dan dijalankan sejak
Oktober 1965. Soeharto mengikat diri pada format politik dimana
sebagai Presiden bertanggungjawab kepada MPR dan setiap lima
tahun sekali dipilih kembali oleh mayoritas anggota MPR.

Pada awal Orde Baru muncul kesepakatan masyarakat, partai
politik, ABRI dan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen. Kesepakatan ini disebut sebagai
Konsensus Nasional 6 (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI 2000, 186).
Beberapa pendapat tentang tepatnya Konsensus Nasional ini lahir
beragam karena muncul dari dialog masyarakat pada waktu yang tidak
sama. Pendapat Idham Chalid, Harry Tjan Silalahi dan Sunawar
Sukowati menyebutkan bahwa Konsensus Nasional lahir pada masa

352