Page 369 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 369

Pemungutan  Suara  (PPS)  dan  di  desa/kelurahan  disebut  Panitia
                     Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan
                     dan  penghitungan  suara  dibentuk  Kelompok  Penyelenggara
                     Pemungutan  Suara  (KPPS).  Bagi  warga  negara  RI  di  luar  negeri
                     dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan
                     Suara  Luar  Negeri  (PPSLN),  dan  Kelompok  Penyelenggara
                     Pemungutan  Suara  Luar  Negeri  (KPPSLN)  yang  bersifat  sementara
                     (adhoc).
                f.   Peserta Pemilu
                    1)  Partai Nahdlatul Ulama
                    2)  Partai Muslim Indonesia
                    3)  Partai Serikat Islam  Indonesia
                    4)  Persatuan Tarbiyah Islamiiah
                    5)  Partai Nasionalis Indonesia
                    6)  Partai Kristen Indonesia
                    7)  Partai Katholik
                    8)  Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
                    9)  Partai Murba
                    10) Sekber Golongan Karya

                2. Pemilu 1977

                a.  Tanggal Pelaksanaan
                     Pemilu kedua pada pemerintahan Orde Baru ini diselenggarakan
                     pada tanggal 2 Mei 1977.
                b.  Sistem Pemilu
                     Sama  halnya  dengan  Pemilu  1971,  pada  Pemilu  1977  juga
                     menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan
                     stelsel daftar.
                c.  Asas Pemilu
                     Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum,  bebas,
                     dan rahasia.

                d.  Dasar Hukum
                     1)  Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar
                         Haluan Negara Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum
                         dan Hubungan Luar Negeri.
                     2)  Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.





                                                                                 357
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374