Page 368 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

b. Sistem Pemilu
Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang
(proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya
kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang
dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan
suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.
c. Asas Pemilu

Pemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas,
dan rahasia (LUBER).

1) Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan
suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa
tingkatan.
2) Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi
persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan
dipilih.
3) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan
pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh,
tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
4) Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara
dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara
apapun mengenai siapa yang dipilihnya.
d. Dasar Hukum
1) TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
2) TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
3) UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-
Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
4) UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, dan DPRD.
e. Penyelenggara Pemilu
Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan
Presiden Nomor 3
Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang
keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan
Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan
Perhubungan. Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia

356