Page 366 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia
(Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII) ditambah dengan organisasi golongan karya yaitu
Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) (Poesponegoro dan
Notosusanto 1984, 427).
Memasuki tahun 1971, suasana politik lebih banyak dicurahkan
kepada kegiatan kampanye menghadapi pemilihan umum yang kedua
dalam sejarah Republik Indonesa dan pertama pada jama Orde Baru.
Menurut data dari Kompas tanggal 9 Agustus 1971, pemilihan umum
kedua yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 1971 menghasilkan
perhitungan kursi di DPR RI dengan urut-urutan sebagai berikut:
1. Golkar dengan perolehan 227 kursi, 2. NU dengan perolehan 58 kursi
dan 3. PNI dengan perolehan 20 kursi (Poesponegoro dan Notosusanto
1984, 428).
Pada tahun 1971, pemerintah melemparkan gagasan
penyedehanaan partai-partai dengan mengadakan pengelompokan
partai (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 429). Penataan
kehidupan politik serius dilakukan oleh pemerintah karena menurut
penguasa ada tujuh kesalahan partai-partai selama ini, seperti yang
disimpulkan oleh William Liddle (1992) dalam (Syabirin 2014, 57-59)
yaitu:
1. Partai-partai lebih berorientasi kepada ideologi masing-masing
sehingga kemerdekaan terlupakan. Dalam perdebatan konstuante
ada dua aliran besar yang berpolemik yaitu Islam versus sekuler.
2. Partai-partai memperuncing ketegangan ideologi di kalangan rakyat
Indonesia. Dalam memperoleh dukungan, partai politik telah
membersar-besarkan perbedaan budaya yang menyebabkan
kerukunan nasional rusak seperti munculnya di kalangan santri
dengan adanya kelompok tradisional (NU) versus modernis
(Masyumi).
3. Partai-partai menciptakan berbagai ketegangan organisasi di
didalam masyarakat. Pimpinan partai berupaya mengembangkan
loyalitas anggotanya kepada partai yang mengakibatkan hambatan
pada proses pembangunan.
4. Menurut penilaian militer pada saat itu, pimpinan partai adalah
orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi, kelompok
atau partainya dan tidak berpikir untuk kepentingan umum

354