Page 385 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam Repelita V adalah
bagaimana melakukan pemantapan, konsolidasi dan peningkatan
pembangunan di setiap bidang kehidupan bangsa agar bangsa
Indonesia siap untuk memasuki awal dari tahap tinggal landas dalam
Repelita VI. Masalah yang paling mendesak pada Repelita V khusus di
bidang ekonomi yaitu penyediaan lapangan kerja produktif dalam
jumlah yang cukup dan merata bagi angkatan kerja yang terus
meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, maka selama Repelita V
diusahakan laju pertumbuhan ekonomi yang memadai dan sekaligus
disertai dengan pemerataan yang makin meluar, stabilitas yang makin
mantap, pola penyerapan tenaga kerja yang makin serasi antar sektor,
antara kegiatan dan antar daerah, serta perubahan struktur ekonomi
yang makin seimbang.

Seperti digariskan oleh GBHN, dalam Repelita V pelaksanaan
kebijaksanaan pembangunan akan tetap bertumpukan pada Trilogi
Pembangunan. Kerangka kebijaksanaan pembangunan seperti diuraikan
di atas merupakan upaya untuk memadukan pertumbuhan ekonomi
dan transformasi struktur ekonomi dengan pe-merataan pembangunan
khususnya melalui penciptaan lapangan kerja produktif yang makin luas
dan merata, dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai satu
wahana sentralnya. Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tersebut
akan didukung oleh program-program yang secara langsung
menunjang tercapai-nya pemerataan pembangunan di berbagai bidang
seperti penyediaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan,
kesehatan, dan kesempatan berusaha. Dalam hubungan ini program-
program pemerataan yang telah dilaksanakan dalam Repelita IV akan
dilanjutkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Sementara itu dalam
kaitan dengan aspek stabilitas, kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca
pembayaran yang dalam Repelita IV telah berhasil memelihara dan
mengamankan stabilitas ekonomi yang mantap dan dinamis, akan
9
dilanjutkan pelaksanaannya dalam Repelita V .
Repelita VI merupakan awal Pembangunan Jangka Panjang (PJP)
25 tahun kedua yang merupakan proses kelanjutan, peningkatan,
perluasan dan pembaharuan dari PJP 25 Tahun pertama dan bertujuan
untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir
batin sebagai lamdasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju
masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Titik berat PJP

373