Page 386 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak
utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia
dan didorong untuk saling memperkuat, terkait dan terpadu dengan
pembangunan bidang-bidang lain yang dilaksanakan seirama, selaras
dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Lampiran
Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 33-36).

Tujuan pembangunan Lima Tahun Keenam adalah (Lampiran
Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 47):

1. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan
masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang
lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap
pembangunan berikutnya.
Sasaran Umum Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah
tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat
Indonesia melalui peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas
rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan
kesejahteraan lahir batin. Dengan ditetapkannya bidang ekonomi
sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama Pembangunan
Jangka Panjang Kedua, seiring dengan kualitas sumber daya manusia,
maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah
pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan
antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dikembangkan
sebagai berikut (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 48):

1. Penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan
pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi
yang makin meningkat; peningkatan ketangguhan pertanian;
pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi; penyempurnaan
pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi; pemanfaatan secara
optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumber daya ekonomi
serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat
terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan
keadilan, kemakmuran, dan pemerataan pendapatan serta
kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

374