Page 389 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

sekolah dasar meningkat dari 41,4% pada tahun 1968/69 menjadi
93,5% pada tahun 1993/94. Keberhasilan tersebut dimungkinkan
11
semenjak pencanangan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984 .
Dalam bidang iptek keberhasilan didukung oleh keberadaan peneliti
yang berkualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai. Sementara pembangunan kesehatan serta program
keluarga berencana mampu menekan laju pertumbuhan penduduk
Indonesia dan menekan angka kematian bayi baru lahir.
Pemerintah menyediakan pula pembangunan perumahan dan
pemukiman dengan 3 program utama, yaitu program perumahan
rakyat, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat terutama kelompok masyarakat tidak mampu.
3. Bidang politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan dan
media massa dan hubungan luar negeri telah berhasil diterapkan
pada PJP I. Politik yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila
sebagai landasan yang kuat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.
Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Orde Baru, pada tahun
1978 MPR dengan Ketetapan Nomor II/MPR/1978 telah
menetapkan Eka Prasetya Pancakarsa sebagai Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan demikian,
telah ada penuntun dan pegangan bagi sikap dan tingkah laku
setiap manusia Indonesia dalam penghayatan dan pengamalan
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan
bernegara. Pemilu telah dilaksanakan lima kali secara tepat waktu,
dwifungsi ABRI telah menjadi keyakinan dan milik bersama
sehingga stabilitas politik dapat berjalan sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945.
Kemampuan aparatur pemerintah dikembangkan melalui
pendayagunaan manajemen pembangunan dengan proses
perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas kebawah sehingga
memungkinkan untuk menampung aspirasi, kebutuhan,
permasalah dan spesifikasi daerah dengan diterapkan pula
pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan
masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum pemerintah sudah
mengeluarkan peraturan perundangan, membentuk petugas
penegakan hukum serta meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dengan memberikan bantuan hukum.

377