Page 17 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

(3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan
tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat
menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas mencakup:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

(1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Keenam . . .