Page 19 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan
dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan
uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Asas Umum APBD

Pasal 16

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pasal 17

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam
APBD.

(2) Jumlah . . .