Page 23 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 26

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja
dalam pencapaian standar pelayanan minimal
berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi,
program dan kegiatan, serta jenis belanja.

(2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan
organisasi pemerintahan daerah.

(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

(4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota.

(5) Klasifikasi . . .