Page 21 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 21

PRESIDEN
                                                    REPUBLIK INDONESIA

                                                          -  21  -


                                  (3)  Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
                                       b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
                                       Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang
                                       merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
                                       yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
                                       Daerah.

                                  (4)  Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                       huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
                                       kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
                                       kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
                                       maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



                                                      Bagian Ketiga

                                                   Pendapatan Daerah



                                                        Pasal 21

                                  Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
                                 ayat (1) huruf a terdiri atas:

                                  a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD);

                                  b. Dana Perimbangan; dan
                                  c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



                                                        Pasal 22

                                  (1)  Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
                                       Pasal 21 huruf a terdiri atas:
                                       a.  pajak daerah;
                                       b.  retribusi daerah;
                                       c.  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
                                          dan
                                       d.  lain-lain PAD yang sah.

                                  (2)  Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
                                       (1) huruf d mencakup:
                                       a.  hasil    penjualan      kekayaan       daerah      yang     tidak
                                          dipisahkan;

                                                                                                b. hasil . . .
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26