Page 26 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 26

PRESIDEN
                                                    REPUBLIK INDONESIA

                                                          -  26  -


                                                        Pasal 31
                                  (1)  SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya
                                       disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan,
                                       strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
                                       yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya
                                       masing-masing.

                                  (2)  Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada
                                       ayat (1) berpedoman pada RPJMD.


                                                        Pasal 32

                                  (1)   Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan
                                       penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
                                       Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
                                       mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

                                  (2)  Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                       merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun
                                       berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program
                                       dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

                                  (3)  RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
                                       rancangan        kerangka       ekonomi        daerah,      prioritas
                                       pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang
                                       terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
                                       langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh
                                       dengan mendorong partisipasi masyarakat.

                                  (4)  Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
                                       mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan
                                       minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


                                                        Pasal 33

                                  (1)  RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
                                       disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
                                       antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
                                       pengawasan.

                                  (2)  Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir
                                       bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.


                                                                                              (3) RKPD . . .
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31