Page 25 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman; dan
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal pemerintah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.

(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit
anggaran.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 29

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan
memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 30

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Pasal 31 . . .