Page 22 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. tuntutan ganti rugi;
f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing; dan
g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh daerah.

Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf b meliputi :

a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh
pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang
meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang
ditetapkan pemerintah.

Pasal 25

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal
dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam
negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.

Bagian Keempat . . .