Page 18 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan
anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan
keuangan SKPD.

(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c. menyiapkan SPM; dan
d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh
merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,
dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

(1) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara
penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
SKPD.

(2) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pejabat fungsional.

(4) Bendahara . . .