Page 134 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

ini belum selesai seluruhnya, tapi akan
dipertahankan sistem pemerintahan presidensil.
Tetapi juga walaupun dianut sistem presidensil
tetapi pertanggungjawaban presiden harus
tetap dicantumkan, jadi presidensil penuh,
bukan seluruhnya. Nanti kepada rakyat karena
presidennya kami setuju dipilih langsung,
tetapi ini nanti akan terlihat pada waktu
ketua koordinator masing-masing bidang
menyampaikannya setelah mendengarkannya
sendiri.
Kemudian saya mulai dengan tehnik
perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara
adendum. Ini mendapat porsi yang besar di dalam
pembicaraan sesi politik, hukum dan yang lain-lain.
Bahwa melihat hasil pekerjaan saudara-
saudara di dalam perubahan pertama dan
perubahan kedua UUD, secara ilmu pengetahuan
ini tidak bisa lagi disebut sebagai adendum. Oleh
karena adendum itu tidak sebanyak yang telah kita
lakukan, apabila keputusan-keputusan yang sudah
kami bicarakan ini akan merupakan adendum yang
ketiga. Maka akan menjadi perubahan ketiga UUD,
ini akan sukar kita menyebut sebagai adendum.
Maka yang hidup di dalam diskusi-diskusi itu,
kami tawarkan kepada PAH-I, kita membuat UUD
Republik Indonesia. Yang artinya itu UUD yang baru,
sebab kita berpendapat, tidak ada apa yang telah
disebut di Indonesia ini, rumah suci, tetapi yang
sangat penting bagi Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Kesatuan itu akan kita masukkan

73