Page 223 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 223
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
tidak hanya termasuk di dalam Pasal-Pasal yang
selama ini kita lihat secara langsung berkaitan
dengan bidang ekonomi, tapi juga Pasal-Pasal lain
yang baik secara tidak langsung ataupun langsung
terkait itu dalam amandemen yang sekarang ini kita
usulkan, beberapa perubahannya.
Dalam hal ini pertama, adalah Pasal 11. Pasal
11, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat melihat di sana
bahwa Pasal 11 yang lama berbunyi begini di dalam
UUD 1945, dan MPR sendiri belum pernah melakukan
amandemen terhadap Pasal 11 ini, yang dikatakan
bahwa presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Kita merasa bahwa Pasal tersebut tentu
saja masih relevan dan cukup, meskipun tidak bisa
mengakomodasi perkembangan yang ada terkait
di dalamnya adalah perkembangan-perkembangan
terutama di bidang ekonomi. Namun demikian, kita
juga melihat dan tidak ingin menutup kemungkinan
adanya pernjanjian-perjanjian non ekonomi yang
membawa dampak yang besar bagi masyarakat atau
kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena
kita harus menjaga kepentingan nasional ekonomi
Indonesia dan juga kepentingan Indonesia secara
keseluruhan.
Dan oleh karena itu kita memberanikan
diri, mengajukan amandemen atau dalam hal ini
adalah tambahan ayat ke-2 yang menyatakan
bahwa “pemerintah dalam membuat perjanjian
internasional, yang menimbulkan akibat yang
162
