Page 228 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

sendiri terjebak dalam suatu permasalahan yang
berat hanya karena APBN yang belum disetujui
mengharuskan dia harus manggunakan APBN tahun
yang lalu.
Dan oleh karena itu, kita mengusulkan hal itu
dengan memberikan fleksibilitas agar supaya yang
sudah disetujui bisa dilaksanakan oleh pemerintah,
meskipun pengaturan pelaksanaannya nanti, ruang
pelaksanaan program proyeknya itu seberapa jauh
masih bisa diatur menggunakan undang-undang.
Sedangkan pembahasan untuk bagian APBN
yang belum disetujui dapat dilakukan lebih lanjut.
Jadi yang sudah disetujui bisa dijalankan, pengaturan
di dalam undang-undang, tapi yang belum disetujui
tetap masih bisa dilanjutkan di dalam pembahasan
dengan DPR.
Kemudian, ayat (4): “Segala pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undang-undang”.
Kemudian ada tambahan Pasal 23A yang kita
rumuskan, yaitu ayat (1) adalah “Negara Republik
Indonesia memiliki sebuah Bank Sentral yang
susunan dan kedudukan fungsinya diatur oleh
undang-undang”.
Kemudian ayat (2): “Mata uang Republik
Indonesia ditetapkan dengan undang-undang”.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Seperti kita sadari bahwa Undang Undang
Dasar diharapkan, paling tidak batang tubuhnya,
Pasal-Pasalnya ataupun ayat-ayatnya itu bisa

167