Page 233 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Pasal 27, ada beberapa perubahan.
Ayat (1): “Setiap warga negara memiliki
kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada
kekecualiannya,” ini tetap.
Ayat (2) juga tetap bahwa “Setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan, serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja”.
Ayat (3): “Dilarang adanya kerja paksa atau
perbudakan di seluruh Indonesia”.
Karena kita melihat hal ini masih terjadi dan
dilakukan sehingga kita perlu memasukkan ayat
ini untuk menjamin bahwa tidak ada kerja paksa
ataupun perbudakan di Indonesia yang masih tetap
saja dilakukan, seperti kasus Jermal yang saya kira
merupakan salah satu bentuk kerja paksa atau
perbudakan.
Kemudian ayat (4): “Setiap warga negara
berhak memperoleh pelayanan publik yang layak”.
Pasal 18, ini adalah proposal kita yang terakhir
mengenai Otonomi Daerah.
Ayat (1): “Hubungan, wewenang antara
pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten
dan kota atau antara provinsi dan kabupaten
dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.
Ini sudah masuk di dalam amandemen pada waktu
yang lalu, amandemen kedua kalau tidak salah.
Ayat (2): “Hubungan keuangan, pelayanan

172