Page 234 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah,
diatur dan dilaksanakan dengan asas keadilan dan
keselarasan, bertanggungjawab, terbuka dan hati-
hati yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan
keseimbangan umum dan menjaga kesatuan dan
keutuhan negara Republik Inodenesia yang diatur
berdasrkan undang-undang”. Ini juga amandemen
yang lalu sudah dimasukkan dalam amandeman
yang kedua.
Ayat (3) Ini yang terbaru. “Sumber-sumber
daya ekonomi dan imprastrakter ekonomi yang
tidak dapat secara tegas diserahkan pengelolaannya
kepada daerah. Penangganannya dilakukan antar
daerah dan pusat dengan asas keadilan, efisiensi,
manfaat, dan keselarasan”.
Ayat (4): “Pemerintah wajib membangun
seluruh daerah dalam wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia secara adil, seimbang, selaras
dengan keseimbangan daerah dan bertanggungjawab.
Pemihakan kepada daerah tertinggal untuk
percepatan pembangunan, ditetapkan dengan
undang-undang”.
Jadi, kita menyadari bahwa perlu adanya
pemihakan kepada daerah tertinggal, sampai batas
waktu tertentu saya kira. Setelah mereka maju tidak
perlu dilakukan, oleh karena itu masuk ke dalam
undang-undang bukan Undang-Undang Dasar
untuk pengaturannya.
Ayat (5): “Pemerintah menjamin kebebasan
lalu lintas penduduk dan tenaga kerja dan barang

173