Page 237 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Dan pertanyaan Pak Sutjipto, saya kira jelas
sekali dalam usulan dari Sri Adiningsih, bahwa kita
ingin membedakan, mana yang bagian konstitusi,
dan mana yang bagian undang-undang secara jernih
Pasal per Pasal. Tadi diungkapkan sebagai usulan
sementara dari Dissenting Majority, istilah Pak
Ismail Sunny Contradictive Interminis, sebetulnya,
tetapi kita senang mendengarkan hal itu. Lalu Pak
Luthfi menyebut bahwa Undang-Undang Dasar,
perlu dibekali supaya di masa yang akan datang,
dapat menjaga martabat bangsa yang dikaitkan
dengan bantuan asing.
Saya kira dengan penjelasan tentang keuangan
tadi, jelas kiranya bahwa DPR, mempunyai peranan
yang amat strategis, untuk mencegah agar hal ini
tidak terjadi, tetapi, di sini, saya pikir, kita tidak
mau memelintirkan situasi. Tapi kalau misalnya ada
pendapat bahwa misalnya ada globalisasi sebagai
satu fenomena, itu bukan berarti dus saya ini
kapitalis, dus saya ini adalah anti rakyat, seperti yang
kira-kira mau di, antara lain dibuat oleh bukunya
Pak Mulyanto itu. Karena buat kita yang jelas bahwa
memang ada masalah dengan Pasal-Pasal yang
sifatnya multi-interpretatif, terutama Pasal 33 ayat
1 yang pertama kali mengenai asas kekeluargaan.
Tetapi bagaimana kita mengatur agar itu
functional, itu menunjukkan di dalam usulan yang
kami ajukan sepenuhnya merupakan hak dan
kewajiban DPR, untuk mencegah agar hal itu tidak
terjadi.

176