Page 240 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 240

DEBAT MENGEMUKA
                               PADA PERUBAHAN KETIGA



                  tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga
                  kita tidak lagi, memilih presiden yang partainya cuma
                  11% di dalam pemilihan umum Pak.
                        Ini yang barangkali satu hal yang perlu
                  kita pertimbangkan bahwa nantinya kalau terjadi
                  perubahan politik, semua orang sudah bicara
                  pemerintahan Mega Pak, terus terang. Dalam
                  pemerintahan Mega pun kalau kita lihat matematik
                  politik saja, maka dukungan 34% pun bisa
                  dipatahkan oleh aliansi antara Golkar, PPP, PAN dan
                  Partai Keadilan misalnya. Itu sudah bisa mencapai
                  50% plus.
                        Jadi, sehingga kembali ke dualisme tentang
                  apa yang disebut sistem parlementer, yang
                  sebetulnya di dalam benak kita, ada dalam pikiran
                  kita, dengan adanya dalam konstitusi bahwa ini
                  adalah  berdasarkan Undang - Undang Dasar,
                  eksekutif, legislatif dan sebagainya, tetap belum bisa
                  terpadu dengan baik dan kita akan melihat potensi
                  krisis politik berikutnya setelah Gus Dur lengser.
                        Tentang Pak Amidhan, kita bicara pasca saja
                  Pak, kalau yang ini, yang lain hanya prosedur yang
                  secara teknis akan dijalankan. Tentang Pak Hamidan,
                  maksudnya tentang hutang negara,  saya pribadi
                  sepenuhnya setuju, Pak. Memang hutang negara
                  itu, sesuatu yang kalau kita lihat ada buku dari Nail
                  Perguson, yang melihat dunia modern selama 300
                  tahun Pak, maka dalam bukunya yang berjudul the
                  cash necsus, dia melihat ada empat unsur:
                        Pertama, pemerintah yang mampu memajak.
                  Pemerintah yang akan datang harus mampu



                                       179
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245