Page 245 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

diajukan oleh Bapak-bapak yang terhormat Anggota
Badan Pekerja PAH-I. Dan kemudian nanti bagian
kedua, saya akan menyampaikan kesimpulan dari
saya.
Merenungkan sembilan pertanyaan Anggota
PAH-I Badan Pekerja MPR yang diajukan dalam
rapat tanggal 16 Mei 2001 yang Pak Jakob Tobing
kebetulan tidak hadir, kami dapat menyimpulkan
adalah sebagian besar Anggota justru masih
mempertanyakan perlu tidaknya mengamandemen
Pasal-Pasal Ekonomi Undang Undang Dasar 1945,
yaitu Pasal 23, 27, 33 dan 34.
Misalnya, para Anggota Badan Pekerja MPR
bertanya apakah ada jaminan jika amandemen
dilakukan kesejahteraan rakyat akan meningkat,
seperti di negara kesejahteraan, welfare state. Ada
yang secara eksplisit menanyakan apakah ideologi
atau idealisme benar-benar tidak penting, masih
adakah tempat bagi semangat patriotisme dan
upaya menjaga martabat bangsa, apakah tidak ada
lagi bahaya penerapan sistem pasar akan menuju
liberalisme.
Mempertanyakan hal-hal yang mendasar ini
berkaitan erat dengan usulan-usulan amandemen
Undang Undang Dasar dari Tim Ahli yang dianggap
terlalu detail, njelimet, sepertinya mengkaji ulang
sebuah undang-undang atau kebijakan dan strategi
pembangunan ekonomi. Pertanyaan mendasar yang
tersirat dari sembilan pertanyaan yang diajukan
adalah apakah pencantuman sistem ekonomi pasar
atau sistem ekonomi pasar sosial sekalipun akan

184