Page 247 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

“mengerikan” tetapi ekonomi mikro di daerah-
daerah tidak buruk, ekonomi rakyat di daerah-
daerah tidak di dalam kondisi krisis seperti ekonomi
makro di Jakarta. Ekonomi Indonesia tidak sedang
menjelang karam, ekonomi Indonesia tidak sama
dengan keuangan pemerintah.
Ada perasaan bahwa Pasal 33 sebagaimana
bunyinya sekarang tidak mampu melindungi
kekayaan alam Indonesia. Pada tahun 1966, pada
saat kekayaan alam Indonesia masih amat besar,
Pasal 33 khususnya ayat (3) ternyata tidak mampu
melindunginya sampai kini hampir habis terkuras
dan dipergunakan oleh dan untuk segelintir
konglomerat yang tidak untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Apakah ini berarti ayat (3)
Pasal 33 harus dirombak total, jika jawabannya ya
bagaimana merombaknya?
Jika asas kekeluargaan berarti ada, dan
diterapkan dasar demokrasi ekonomi, dan
demokrasi ekonomi benar-benar dilaksanakan
maka kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,
bukan kemakmuran orang seorang. Produksi harus
dikerjakan oleh semua dan hasilnya untuk dinikmati
semua orang, itulah bunyi penjelasan Pasal 33 yang
diusulkan untuk dihapus di dalam Undang Undang
Dasar yang di amandemen.
Kesimpulan kita adalah bahwa terjadinya
pengurasan kekayaan alam bukanlah ketentuan
Pasal 33 tidak memadai, atau karena kesalahan Pasal
33, tetapi karena dasar demokrasi ekonomi benar-

186