Page 252 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

sangat fundamental, yaitu merombak seluruh
bunyi Pasal 33, tentang sistem ekonomi nasional
Indonesia tanpa menggantinya dengan sistem
ekonomi yang lebih baik. Asas kekeluargaan, yang
sudah menjadi semacam “ideologi” di dalam sistem
ekonomi Indonesia selama 42 tahun, tahun 1959
sampai tahun 2001, dihilangkan.
Dengan menyebutkan kelompok yang ingin
mempertahankan Pasal 33 sebagai kelompok
status quo, maka kelompok status quo dalam
logika informasi, harus mengalah, dan tidak
boleh menghalangi proses reformasi. Di dalam
proses-proses diskusi selanjutnya, berbagai upaya
mempertemukan 2 pendapat yang berbeda ini tidak
berhasil. Sehingga diputuskan untuk melaporkan 2
versi pendapat seperti apa adanya, pada rapat PAH-I
BP MPR tanggal 16 Mei 2001.
Jadi, kami sedikit, kalau sedikit melanggar
mekanisme, kami agak menyayangkan Pimpinan
PAH-I itu tidak me-rescue, tidak turun tangan,
kenapa kok sampai tidak bisa ketemu. Pimpinan
Tim Ahli sebenarnya sudah turun tangan, tapi hanya
turun tangan, tidak dengan kaki, dan tidak dengan
otak, tidak dengan lain-lain sehingga tetap saja kita
tidak bisa ketemu.
Karena kami, bersama dengan Prof. Dawam
Rahardjo, benar-benar tidak setuju dirombaknya
Pasal 33, tentang kesejahteraan sosial, padahal Tim
Ahli dibentuk untuk mengadakan dan mengesahkan
perubahan, termasuk Pasal 33 tersebut, maka kami
menyadari kedudukan kami, di dalam Tim Ahli tidak
tepat lagi.

191