Page 251 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Dua, memberikan pandangan, ulasan, dan
pendapat tentang rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, yang merupakan lampiran
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IX/MPR/2000.
Tiga, melaksanakan tugas pendampingan
dalam pembahasan rancangan perubahan Undang
Undang Dasar 1945, pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun
2001. Karena tugas Tim Ahli, terutama membahas
rancangan perubahan, dan konsep perubahan itu
sudah disahkan Badan Pekerja MPR dalam Tap No.
IX/2000, maka hampir semua anggota mengacu
pada rancangan perubahan itu, sebagaimana
termuat dalam lampiran Tap IX/MPR/2000
tersebut.
Tim Ahli bidang ekonomi, sejak rapat pertama
tanggal 19 Maret 2001, langsung “bersepakat untuk
berbeda pendapat”. Mengapa? Karena sebagian
anggota sudah merasa “di atas angin”. Karena dalam
lampiran tersebut sudah tercantum Pasal-Pasal
23, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang
sudah diubah. Sehingga seakan-akan tugas Tim Ahli
tinggal mengesahkannya saja, dengan perbaikan
redaksional di sana-sini. Kelompok ini menamakan
diri sebagai kelompok reformis.
Di pihak lain, kelompok yang oleh kelompok
pertama disebut kelompok status quo, seperti kami,
sangat berbeda pendapat. Karena perubahan yang
diusulkan dalam rancangan perubahan bersifat

190