Page 248 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

benar telah dilanggar atau tidak dilaksanakan.
Perubahan dan tertib pembahasan dan perdebatan
sengit di antara Anggota Tim Ahli bidang ekonomi
khususnya perlu tidaknya Pasal 33 di amandemen,
seakan-akan mengisyaratkan bahwa jika Pasal 33
tidak di amandemen maka krisis ekonomi tidak
pernah akan teratasi, KKN akan terus merajalela.
Demokrasi ekonomi tidak berjalan, efisiensi
ekonomi nasional makin merosot di Indonesia akan
tergilas proses globalisasi dan keadaan ekonomi
makin hilang, benarkah? Tentu saja tidak demikian,
yang benar MPR sudah membuat Ketetapan berupa
GBHN reformasi yaitu Tap No. IV/MPR/1999.
Dan sebelumnya Tap Ekonomi Kerakyatan yaitu
Tap No. XVI/MPR/1998. Bahkan Tap No. IV/
MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang
memerintahkan dikembangkannya sistem ekonomi
kerakyatan telah diikuti oleh Undang-undang No.
V Tahun 2000, tentang Propenas Tahun 2000-
2024, saya kutip satu bagian dari apa yang disebut
Propenas:
“Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan
adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi
ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah.
Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan
seluruh potensi bangsa baik sebagai konsumen,
sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja
tanpa membedakan suku, agama, dan gender.
Semua mendapat kesempatan perlindungan dan hak
untuk memajukan kemampuannya dalam rangka
meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya

187