Page 250 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

pada bidang hukum dan politik ketatanegaraan.
Sedangkan untuk bidang-bidang lain, termasuk
bidang ekonomi, yang lebih diperlukan adalah
berbagai undang-undang baru untuk melaksanakan
Tap MPR No. IV tahun 1999, dan GBHN 1999-2004,
yaitu lebih mampu mempercepat terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Saudara hadirin
yang saya hormati.
Tiga bulan, kami telah menjadi anggota Tim
Ahli Badan Pekerja MPR RI. Meskipun S.K. resmi baru
di tanda tangani Pimpinan Badan Pekerja MPR pada..,
Prof. Amien Rais pada tanggal 19 Maret. Di samping
rapat-rapat pleno PAH-I, kami sudah terlibat pada
rapat-rapat pleno Tim Ahli dan tujuh kali rapat
Tim Ahli bidang ekonomi. Tetapi dalam tujuh kali
rapat Tim Ahli bidang ekonomi cuma satu kali yang
lengkap, yang lainnya itu selalu ada yang, ada saja
alasan yang tidak bisa menghadiri. Seperti hari ini
Bu Sri Mulyani tidak bisa hadir karena menghadiri
rapat umum pemegang saham dari ASTRA, dan
Saudara Prof. Dr. Dawam Rahardjo pergi ke Yogya.
Pokoknya ke Yogya, ada seminar. Jadi kekompakan
itu sangat terasa tidak ada di dalam tim ekonomi.
Menurut SK No. 9 Pimpinan Badan Pekerja
2001, dari enam tugas Tim Ahli, tiga di antaranya
menyangkut rancangan perubahan. Saya ulangi,
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945
yaitu:
Satu, mengembangkan pembahasan atas
keterkaitan seluruh Pasal-Pasal dalam naskah
perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

189