Page 231 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Ayat (4): “Pemeriksaan keuangan atas Badan
Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh kantor akuntan
publik yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan hasilnya dilaporkan pada Dewan Perwakilan
Rakyat”.
Ayat (5): “Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemeriksaan keuangan negara diatur oleh undang-
undang”.
Jadi, di sini termasuk di dalamnya pemeriksaan
terhadap Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga
lainnya, karena kalau kita memasukan nanti akan
menjadi sangat kompleks, sehingga itu bisa diatur
lebih lanjut atau masuk ke dalam undang-undang
Bank Sentral.
Kemudian Bab XIV mengenai Sistem Ekonomi
Pasar Sosial, Pasal 33. Kita mengajukan 3 ayat. Ada
perubahan dari yang lama di dalam Undang-Undang
Dasar 1945, namun juga kita tidak sama dengan draft
proposal yang dibuat oleh PAH-I di dalam Tap MPR
Nomor IX/MPR tahun 2000.
Ayat (1): “Perekonomian disusun dan diatur
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kemanusiaan, moralitas sosial, [ini tadi tambahan
Pak Didik] keadilan, manfaat dan berkelanjutan serta
perlindungan konsumen dan pemihakan pada usaha
kecil dan menengah serta demokrasi ekonomi melalui
sistem pasar yang berdaya saing efisien, terbuka dan
persaingan sehat untuk mewujudkan sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.
Kemudian ayat (2), kita mengadopsi usulan
dari Bapak Hasyim Djalal dan juga Ibu Maria dari

170