Page 226 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam
persidangan yang berikut;
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus dicabut.
Catatan dari Tim Ekonomi adalah begini.
Untuk dikonsultasikan dengan tim bidang hukum
dan politik, apakah pernyataan-pernyataan Pasal
22 ayat (1) mengenai kegentingan yang memaksa,
hanya mencakup masalah politik dan keamanan,
atau bisa juga mencakup kegentingan di bidang
ekonomi? Karena kita sendiri tidak yakin kalau
misalkan kegentingan itu adalah juga merupakan
suatu lex generalis sehingga termasuk di dalamnya
adalah kegentingan di bidang ekonomi, seperti
krisis ekonomi, yang saya yakin dengan pengalaman
kita menghadapi krisis selama ini, kita tahu bahwa
perlu adanya tindakan-tindakan darurat yang cepat
agar supaya bisa mengatasi krisis secara properly
dan timely.
Jadi, ini akan kita diskusikan dengan Bapak-
bapak dan Ibu-ibu dari bidang hukum dan politik,
dan mungkin Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu dari
PAH-I bisa membantu kita untuk menjawabnya.
Kemudian Pasal 23. Pasal 23 yaitu mengenai
keuangan negara. Kita mengajukan beberapa
perubahan:
Ayat (1): “Anggaran pendapatan dan belanja
negara, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksankan secara terbuka, dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran

165