Page 229 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 229
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
berumur lima puluhan tahun, sehingga dalam hal ini
kita di tim ekonomi juga menyadari, mengantisipasi
kita forward looking, ada kemungkinan bahwa
dalam hal ini seperti Bank Central Asean itu bisa
direalisir. Mungkin ada mata uang ASEAN dan
juga perkembangan-perkembangan lainnya yang
dalam situasi di mana ekonomi itu sekarang ini
berkembang semakin pesat, kemudian liberalisasi
pasar dan teknologi yang maju, bahkan nanti
ada kemungkinan dengan adanya elektronik,
e-commerce yang berkembang itu memungkinkan
adanya transaksi pembayaran dengan berbagai
macam bentuk yang belum bisa kita lihat kira-kira
arahnya kemana.
Tapi yang ingin kita sampaikan, selain kita
melihat perkembangan, sampai sekarang kita
juga forward looking dan kita menyadari bahwa
pengaturan Bank Sentral ataupun mata uang itu bisa
dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena
itu, kita mengajukan usulan seperti itu.
Kemudian ayat (3): “Pemerintah berkewajiban
mengembangkan dan menjaga pasar keuangan yang
sehat, efisien dan berkeadilan yang diatur dalam
undang-undang”.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan,
kita setuju dengan PAH-I yang membuat bab
tersendiri tentang BPK, karena BPK sendiri adalah
sama seperti badan, lembaga negara lainnya, karena
yang lainnya juga sudah berada dalam bentuk
bab tersendiri, kita juga melihat bahwa kita bisa
168
