Page 230 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

menerima usulan dari PAH-I. Sedangkan usulan kita
ada lima ayat yang terkait dengan BPK.
Ayat (1): “Penyelenggaraan, pengelolaan
keuangan negara diperiksa secara eksternal dan
independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baik
ditingkat pusat maupun daerah yang diatur dengan
undang-undang”.
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah
adanya eksternal, karena di dalam draft Tap IX
ataupun juga draft yang dibuat oleh individual
tim kita itu, tidak ada eksternal. Dan kalau kita
mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan
itu tunggal BPK, itu berarti di dalam departemen
pun ataupun lembaga-lembaga lebih rendah tidak
boleh ada Pemeriksa Keuangan Negara. Dan sudah
saya konsultasikan juga dengan orang BPK bahwa
itu adalah sebenarnya pemeriksa eksternal. Karena
internal di dalam departemen tentu saja masih
dimungkinkan adanya lembaga-lembaga pengawas
lainnya. Jadi, eksternal ini kita masukan.
Kemudian ayat (2): “Hasil pemeriksaan
keuangan pada tingkat pusat dilaporkan pada
Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tingkat daerah
dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
Saya kira ini sama dengan Tap IX,
Ayat (3): “Hasil pemeriksaan keuangan yang
menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat
dan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan Mahkamah Agung diumumkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan kepada masyarakat dan diatur
oleh undang-undang”.

169