Page 227 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

rakyat”. Jadi, di sini kita juga memasukkan aspek
keterbukaan dan bertanggung jawab di dalam
pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian
nanti kita akan melihat perlunya fungsi pengawasan
BPK yang masuk di dalamnya.
Ayat (2): “Rancangan anggaran pendapatan
dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat”.
Tanda bintang di sini karena kita
menunggu dari tim sosial dan politik, bila sistem
politik menggunakan bikameral, sesuai dengan
rekomendasi dari bidang politik dan hukum ataupun
dalam Tap No. IX/MPR/2000, maka persetujuan
DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah. Itu guna mendapatkan
persetujuan bersama untuk menjadi undang-
undang.
Ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat
tidak menyetujui anggaran yang diusulkan presiden,
maka pelaksanaan APBN dilakukan untuk bagian
yang telah disetujui dengan perincian yang harus
diatur dengan undang-undang”. Jadi, maksud kita
begini. Kalau pada ayat yang lama mengatakan
kalau tidak disetujui kemudian menggunakan
APBN tahun yang lalu, kita melihat bahwa dengan
perkembangan ekonomi yang sedemikian pesatnya,
dari tahun ke tahun komponen APBN itu bisa
mengalami perubahan yang sangat signifikan, dan
kita menyadari bahwa pada masa yang akan datang
perubahan-perubahan itu juga sangat besar sekali,
sehingga kita tidak ingin membuat pemerintah itu

166