Page 219 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

ekonomi dengan interfensi yang dilakukan yang
tidak demokratis juga telah membawa distorsi
yang sedemikian hebatnya dan dalam bentuk
ketidakadilan sosial yang luar biasa.
Tetapi, tetap kita mempunyai suatu
semangat, keinginan untuk berpegang teguh kepada
apa yang kita inginkan sebagai sebuah ekonomi
yang berkeadilan sosial, ekonomi kerakyatan,
sebagaimana yang diharapkan pada waktu kita
merdeka dulu dan juga kemudian diterangkan nilai-
nilainya di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar
1945.
Atas dasar itulah, maka fraksi-fraksi yang ada
di MPR boleh dikatakan mempunyai kesepakatan
tentang suatu usulan perubahan sebagaimana
tercantum di dalam lampiran Tap MPR No. IX/
MPR/2000 tersebut. Suatu usaha untuk di satu
pihak untuk tetap memelihara semangat daripada
kemerdekaan kita, Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945. Di lain pihak ingin supaya nilai-nilai
efisiensi sustainability, dan sebagainya itu bisa
memberikan dinamik dan kehidupan pertumbuhan
kepada semangat itu.
Tetapi, kami berpendapat bahwa usulan-
usulan itu harus diuji dan harus dibicarakan dengan
hati yang lapang, apakah pemikiran-pemikiran itu
cocok atau justru menyebabkan apa yang diharapkan
di dalam semangat kemerdekaan itu menjadi malah
menjauh. Dalam rangka itu pula teman-teman
sudah mengajukan berbagai pertanyaan kepada Tim
Ahli mengenai pikiran-pikiran yang disampaikan.

158