Page 214 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

terwujudnya sistem ekonomi Pancasila. Pataniari Siahaan
56
56 Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)
…Kami seperti teman-teman lain juga bukan ekonom, tapi karena kami mewakili para pemilih, kami
wajib pertanyakan hal-hal ini. Kami akan coba berpikir sebagai rakyat saja, sebagai pakar
mengenai hal-hal yang kita harapkan akan bisa jamin kesejahteraan sosial rakyat seluruh
Indonesia. Di sini kami akan mencoba terangkan, pertama-tama kami tetap menganggap
ekonomi satu tim, jadi kami tidak khusus orang perorang, tentu masing-masing masa bisa
menilai kepada siapa ditujukan.
Yang pertama, saya ingin dapat klarifikasi dari Bapak/Ibu sekalian, apakah betul ideologi suatu
bangsa, dasar negara tidak perlu terkait dengan Pasal-Pasal dan Undang Undang Dasar-nya?
Karena asumsi yang selama ini berkembang kalau paham komunis pasti fahamnya komunis,
kalau fahamnya kapitalis pasti ekonomi kapitalis…Yang kedua ada kaitan dalam pengertian
ideologi atau paham yang kita cantumkan dalam pembukaan tersebut…
Yang berikutnya Pak, ada masalah pengertian yang tadi Pak Mubyarto sampaikan, masalah asas
kekeluargaan. Pemahaman kami dari awal sebagai suatu negara bangsa dalam konsep nation
state tentunya, pengertian keluarga, keluarga bangsa sebetulnya, tapi perkembangan sistem
kita saat ini pengertian keluarga menjadi lain, keluargalah pengertian keluarga sebetulnya,
yaitu keluarga-keluarga yang ada hubungan saudara itu keluarga.
Konsep ini, konsep pengertian azas kekeluargaan kami lihat menjadi tidak jalan, oleh karena
konsep nation character building, membangun sikap suatu keluarga bangsa sekarang tidak
tercapai. Yang ada adalah kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing mementingkan
dirinya sendiri…
Kemudian kami ingin menanyakan berikutnya, saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa kegagalan
Orde Baru adalah karena perkembangannya tidak berdasarkan pada modal dasar Indonesia
sendiri. Yaitu ada mengatakan foot loos industry [kultus industry] katanya dan sebagainya.
Bagaimana kira-kira menurut para pakar ekonomi menempatkan modal dasar? Yaitu [mem]
posisi-posisikan alam, darat, laut, maupun udara ini di dalam Pasal-Pasal Undang Undang
Dasar.
Karena kami lihat beberapa negara lain, mereka cantumkan hal ini misalnya di Korea dan sebagainya.
Mereka cantumkan itu sebagai modal dasar yang harus dikelola dan dikembangkan. Karena,
kalau kita mengacu kepada pembukaan Undang-Undang 1945 itu merupakan kewajiban
pemerintah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum…Mengenai masalah pasar
kami tanyakan pada para Bapak-bapak pakar ekonomi, pengertian pasar di sini yang kami
pahami tentunya harus terkait dengan masalah pemilikan Pak. Kalau dalam pengertian pasar
seperi sekarang, kami pikir sampai kapanpun kita akan tetap sulit memajukan kesejahteraan
rakyat kita. Walaupun dengan harapan-harapan akan terjadi suatu proses supply demand
secara ideal, tapi saya pikir kita pun sama-sama paham bahwa ini tidak lagi di zamannya,
pada saat istilah pasar dikemukakan mungkin beberapa ratus tahun.
Lalu, sekarang ini kan suatu kenyataan sudah ada konstren-konstren, sudah ada atuan
perdagangan, ada faktor-faktor internasional dan nasional kita pun sama-sama sepakat bahwa
internal nasionalisasi aturan-aturan dagang international masalah keuangan dan yang lainnya,
sudah masuk dalam negeri sendiri di mana setelah terjadi ketidakseimbangan antara pelaku
ekonomi dalam negeri. Ini saya pikir masalah yang harus kita pecahkan ke depan karena ini
suatu realita politik yang tidak bisa kita kesampingkan Pak. Jadi, saya tidak dalam pendekatan
suka tidak suka, pro atau kontra, tapi ini problem yang harus di cari jalan keluarnya…
Yang terakhir, buat Pak Sjahrir juga dan Pak Mubyarto. Ada pengertian bahwa sebetulnya bedanya
sistem yang sekarang berlaku dalam sistem kapitalisme ini di mana sih beda mendasarnya
dengan sistem feodalisme sebetulnya? Karena karena secara substansi sama-sama saja cuma

153