Page 213 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Sutjipto dari F-UG mencoba untuk menjajal pandangan
55
Mubyarto. Sutjipto mempertanyakan sekali lagi apakah dengan
mempertahankan rumusan Pasal 33 yang lama dapat menjamin

dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/ 2000, saya sudah
coba membacanya…
55 Pembicara: Sutjipto (F-UG)
…Saya ingin menanyakan pada Pak Bambang cs. Di sini orientasinya kepada Ekonomi Pasar, jadi
apakah kalau dalam ekonomi pasar ini tidak terjadi suatu persaingan yang bebas sekali begitu.
Dan kalau dihubungkan dengan, tadi juga disinggung oleh Pak Frans jadi antara kapitalis
dan komunis atau sosialis kita lihat perkembangan yang sangat menarik seperti di China.
Di sana meskipun negara Komunis, tapi kelihatannya bahwa ekonomi sudah sangat liberal
dan kemajuan ekonominya luar biasa. Jadi, apakah ekonomi pasar itu juga kira-kira sama
dengan apa yang berlaku di China sekarang? Jadi, sebagai contoh saja bahwa meskipun di
sana sekarang satu RMB itu sudah seribu rupiah lebih tapi, di sana ternyata bahwa sutra itu
bisa dibeli dengan harga sepuluh ribu rupiah, kalau di kurskan dan di Indonesia rasanya itu
sulit untuk dapat disi sutra dengan harga sepuluh ribu, bisa beli banyak, meskipun belinya
bisa di pasar ular kira-kira begitu.
Lalu mengenai ekonomi pasar, apakah juga ini akan menghilangkan subsidi? karena tadi juga Pak
Sjahrir bicara mengenai subsidi BBM segala macam. Saya juga orang awam di ekonomi, saya
ingin tanya mengneai subsidi, kalau pemerintah atau ekonom bicara mengenai subsidi itu kan
kelihatannya dikaitkan dengan biaya produksi segala macam. Sehingga bandingannya dengan
mungkin memproduksi juga di negara luar, tapi apakah enggak ada teori keseimbangan bahwa
masyarakat di kita itu UMR nya jauh di bawah.
Jadi, kalau perjam itu UMR di luar bisa $4,5, tapi kalau di sini, kalau satu bulan saja tiga ratus dibagi
empat puluh jam, berarti hanya kira-kira tujuh ribu rupiah. Jadi, kalau tujuh ribu rupiah perjam
di sini, diluar empat setengah dolar, jadi itu kan jauh. Apakah tidak ada teori keseimbangan
seolah-olah masyarakat itu dapat subsidi padahal gajinya dibayar jauh di bawah daripada
negara lain yang memproduksi sama untuk minyak itu.
Lalu saya ingin, naikkan pada Pak Mubyarto. Jadi, saya sebetulnya sangat respek sekali bahwa
dengan Bapak tetap menginginkan tidak adanya perubahan di dalam konstitusi, cuman yang
saya ingin tanyakan apakah memang selama ini seolah-olah kan terjadi kesalahan dalam
implementasi dalam pelaksanaan dari pada Pasal 33? memang kita juga lihat pada waktu
tahun 66, mungkin negara kita juga miskin tapi kekayaan alam masih melimpah, tapi setelah
krisis kita juga utangnya banyak. Miskin tapi kekayaan alam sudah dikuras …
Lalu yang Pak Hasyim Jalal. Saya juga tertarik dalam rumusan mengenai darat, laut termasuk
dasar laut. Tapi di sini ada tambahan kata-kata “serta lingkungan dan kekayaan yang
terkandung di dalam wilayah,” apakah dasar laut itu tadi tidak ada kekayaannya sehingga
apakah tidak kekayaan lain. Kalau memang ada rumusan ini bisa diterima, namun mungkin
karena ini bahasa hukum, saya kira mungkin perlu ada diskusi dengan pakar-pakar hukum
yang lain, apakah rumusan ini memang sangat tepat. Dan kalau di rumusan yang lama itu
Bumi dan Air, kalau kita kenal ilmu bumi itu kan bukan hanya daratan saja tapi kan luas itu.
Jadi apakah bumi karena di dalam hukum agraria bumi itu bukan hanya kulitnya saja, tepi
juga di dalamnya karena termasuk galian, termasuk pertambangan, jadi bukan hanya kulit
luar tapi termasuk di dalam-dalamnya demikian. Mungkin yang ingin kami mintakan klarifikasi
atau keluhan kami, terima kasih.

152