Page 212 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 212
DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA
Undang-Undang Dasar kita. Mungkin yang ingin mempertahankan apa yang dirumuskan
oleh the founding father kita, itu berada pada sisi yang disebut oleh Profesor Kisiwear sebagai
manifesto. Melihat Undang-Undang Dasar sebagai satu geloof bekentenis. Jadi, cukup hal-hal
yang pokok-pokok saja.
Sementara yang lain terutama yang sangat diwakili oleh Pak Bambang Sudibyo, itu cenderung
melihat Undang-Undang Dasar sebagai naskah hukum, satu naskah yang harus terurai
njelimet begitu. Kedua-dua pihak ini benar sesungguhnya, oleh karena itu saya ingin untuk
kedua belah pihak diberi waktu untuk makin mengkrucut pikiran-pikirannya sehingga tidak
secara ektrim, yang satu menganut pikiran yang dikemukan Profesor Kisiwear itu, dan yang
satu lagi juga menganut pikiran yang njelimet…Selanjutnya saya ingin menyumbangkan pikiran
saya, menurut hemat saya kita tidak boleh meninggalkan akar budaya yang oleh para the
founding father kita, sudah dirumuskan dituangkan dengan bijaksana dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Kita tahu bahwa serentak dengan itu, itu terjadi perubahan dan perkembangan
yang terus menerus di dalam dunia ini ya, dalam pandangan mereka yang menganut bahwa
dalam dunia ini tidak ada yang tetap, yang tetap itu adalah perubahan. Nah, mungkin ini perlu
disimak untuk kita menyimpulkan, sebab sementara ini memang ada yang agak verouderd,
tertinggal zaman itu perlu diberi isi yang lebih tepat lagi.
Jadi tim ahli ekonomi mungkin harus bertemu lagi. Saya kasih contoh Pak Hasim Jalal misalnya,
dengan belajar dari pengalamannnya berdiskusi dengan PAH-II ia mengusulkan, walaupun itu
bagian terkecil dari pada lautan ekonomi yang begitu luas, satu rumusan yang saya anggap
sangat bijaksana, makin mengkerucut dengan kawan-kawan yang lainnya, dan dengan kita
di Badan Pekerja MPR.
Saya sekali lagi saya mengatakan bahwa pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh Pak Bambang
itu agak jelimet, agak minutecious. Tapi saya menilai bahwa itu pengalaman beliau bernegara,
maka fenomena yang nampak di ujung mata itu seringkali berbeda pikirannya sebagai
seorang ahli ekonomi atau seorang teoritisi yang karena pengalaman itu beliau coba untuk
membendung. Membendung kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingini, tapi sekaligus
untuk menjemput masa depan, artinya tidak lagi kaku tapi mencoba. Menurut hemat pikiran
beliau ini mestinya dituangkan dalam bentuk aturan organik, peraturan yang lebih rendah
dari Undang Undang. Barangkali diperas sedemikian rupa pikiran, ini sehingga bisa ketemu
dengan teman-temannya, sehingga kita dapat merumuskan sesuatu yang kita harapkan untuk
menjawab tantangan ke masa depan.
Mengenai sistem Kapitalisme dan sistem Sosialisme, kita jangan terpaku bahwa sekarang ini kedua-
duanya merupakan kutub yang cut que cout, berhadap-hadapan begitu, di perhadapmukakan,
di pertentangkan. Sekarang baik kapitalisme konsosialisme, sudah saling mengadopsi
sedemikian rupa karena menjawab tantangan masa depan. Menjawab perubahan dan
perkembangan yang terus menerus itu. Kita bisa melihat di Uni Sovyet sehingga sekarang ini
terpecah menjadi sekian itu karena pikiran-pikiran seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu
mengikuti salah satu dan keduanya tapi kita mengambil makna yang penting, yang berguna
bagi kesejahteraan rakyat Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Mungkin kita perlu menyimpulkan secara tepat dalam rumusan sistem
ekonomi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila itu harus di rambu-rambu yang jelas sehingga
tidak kabur tidak diterjemahkan sesuka hati oleh yang sedang memegang palu atau kendali
kekuasaan dalam negara. Tetapi sistem ekonomi Pancasila harus kita beri rambu-rambu itu
harus mengantarkan tangan kekuasaan untuk mengetuk palu, mendarat tepat pada aturan
dasar, mendarat pada Undang Undang Dasar yang kita sepakati…Itu rambu-rambu pokok
yang harus melekat dalam sistem ekonomi Pancasila. Kalau saya lihat matirk yang dibikin ini
memang benar berusaha untuk memberikan arah atau mencoba membantu Badan Pekerja
151

