Page 208 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

Sesudah Tim Ahli Bidang Ekonomi memaparkan
pandangan-pandangannya, Ketua Rapat segera mengambil alih
sesi selanjutnya: mendengarkan tanggapan dari para anggota
fraksi. Ketua Rapat yang dalam sesi ini dipimpin oleh Slamet
Effendy Yusuf, ia menekankan agar tanggapan yang dikemukakan
sifatnya straight to the point. 49
Dalam notulen, ragam tanggapan para anggota PAH-I
beberapa memang cukup tajam. Para anggota seperti Soedijarto
50
49 Ketua Rapat: Harun Kamil
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Skors pada siang ini dicabut.
KETOK 2X
Bapak dan Ibu serta Saudara-saudara sekalian.
Setelah kita bersama-sama istirahat sambil melakukan santapan jasmani dan rohani buat yang
melakukannya. Maka kita lanjutkan acara pembahasan Bidang ekonomi untuk amandemen
Undang Undang Dasar 1945.
Tadi Pak Slamet Effendy Yusuf telah menyampaikan rumusannya, dan tentu kita harapkan dari yang
hadir untuk memberikan ulasan-ulasan atau pendapat, saran serta pertanyaan kepada Tim
Ahli Bidang Ekonomi yang telah menyampaikan pendapatnya. Memang kita tahu masalah
ekonomi bukan masalah yang ringan, ekonomi dan politik ini ada keterkaitan yang kuat antara
teoritisi dan praktisi juga harus saling bertemu. Supaya pandangan-pandangan masa depan
jangan kita tinggalkan, justru itu yang harus kita gunakan untuk membuat Undang Undang
Dasar ini bisa berlaku, paling kurang 50 tahun katanya, satu generasi.
Baik, kita memasuki di mana anggota PAH-I BP MPR untuk menyampaikan saran, pendapat,
pertanyaan atau komentar terhadap yang telah disampaikan oleh Tim Ahli tadi yang ada dua
pendapat, yang tentunya bisa kita tindak lanjuti…Baik, kita persilahkan untuk menyampaikan
atau menggunakan haknya, Cuma tolong straight to the point, jelas begitu, singkat, jelas.
50 Pembicara: Soedijarto (F-UG)
Saudara Ketua.
Bapak-bapak dan Ibu tim ahli dan Kawan-kawan anggota PAH-I yang saya hormati.
Sebagai bukan ekonom, maka pertanyaannya sangat umum, dan kami tidak melibatkan diri
dalam pandangan Pak Muby dan bapak-bapak yang lain serta ibu-ibu. Tapi kami hanya ingin
bertanya seberapa jauh Pasal-Pasal yang nanti akan disampaikan itu dapat menjamin bahwa
Indonesia memang nanti akan menjadi negara kesejahteraan.
Yang kedua seberapa jauh ketentuan-ketentuan itu dapat memungkinkan menjadinya adanya
satu sistem ekonomi di Indonesia. Saya merasa sekarang ini masih ekonomi majemuk karena
rakyat kecil di pedesaan adalah consumer dari industri-industri maju dan sebagainya, tapi
produksinya tidak pernah dapat masuk dalam sistem ekonomi yang sifatnya global. Ini apakah
Pasalnya atau manajemennya yang harusnya terjadi, karena saya melihat di Jerman Barat yang
di sana menganut disebut social market economy dari R. Hard yang kelihatannya yang kecil
itu bagian yang besar. Semua yang kecil bagian yang besar dan mereka kok bisa mengatur,
tidak boleh ekspor juga manut. Enggak ekspor, supaya negara lain bisa impor ke negara itu,
itu aturan-aturan di sana memang tidak diatur di UUD Jerman. Jerman mengaturnya, hanya

147